seo
своими руками
wow
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Sambutan Inspektorat

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

1Ut enim ad minim veniam
Quis nostrud exercitation ullamco
2Duis aute irure dolor in reprehen
Lorem ipsum dolor sit amet
3Consectetur adipisicing elit
Ut enim ad minim veniam, quis nos

BAB I

PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara rutin setiap tahun diharapkan mampu menyajikan informasi kepada seluruh pengguna laporan yang selalu menuntut akan keterbukaan dan ketepatan penyampaian informasi sesuai harapan pengguna. Inspektorat Kabupaten Pamekasan yang mengemban misi meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dituntut untuk mampu mengawal keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel.

Perwujudan atas good governance dan clean governmentsangat diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur yang selama ini banyak diperbincangkan diberbagai media yang menuntut segera direalisasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari diseluruh organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Memperhatikan beberapa hal diatas, Inspektorat Kabupaten Pamekasan berusaha untuk mengedepankan isu-isu strategis dan mencoba untuk mengungkap dalam sebuah laporan. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan laporan ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2013-2018.Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana strategis bahwa isu-isu yang diangkat oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan antara lain Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pamekasan.Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP), serta sesuai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pamekasan untuk menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang profesional dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Good Governance menuju Clean Government diKabupaten Pamekasan, maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pamekasan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

 

B.   LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum tentang pembentukan Inspektorat Kabupaten Pamekasan adalah:

a.    Undang-undang  No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dilanjutkan dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah secara umum yaitu lembaga sekretariat, lembaga teknis daerah, dan lembaga dinas daerah.

b.    Peraturan Pemerintah tersebut dengan ditetapkannya  Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 15 tahun 2008  yang ditindak lanjuti dengan Keputusan  Bupati Pamekasan No. 48 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat menyebabkan perubahan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

1.    Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 15 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 adalah:

a.     Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

b.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

c.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

d.    Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

e.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

f.     Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

g.    Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 

C.   MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 adalah:

a.    Memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pamekasan selama Tahun 2015 sesuai dengan target dan sasaran rencana strategis.

b.   Melaporkan pencapaian kinerja dan menilai keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pamekasan serta menyajikan solusi atas kendala yang dihadapi selama Tahun 2015 guna terwujudnya sasaran organisasi.

c.    Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

d.    Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

e.    Menjadi sumber informasi dalam menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

f.     Sebagai informasi akuntabilitas kepada publik atas pengelolaan sumber dana dan sumber daya aparatur yang terdapat pada Inspektorat Kabupaten Pamekasan selama Tahun Anggaran 2015.

g.    Sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

 

 

D.   GAMBARAN UMUM SKPD

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Permendagri Nomor 23 tahun 2007 diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Pamekasan sebagai pengawas internal mempunyai kewenangan lain yaitu melakukan pembinaan kepada SKPD di wilayah Kabupaten Pamekasan, serta berfungsi sebagai lembaga yang memberikan masukan kepada Kepala Daerah. Karena posisinya sebagai pembantu pimpinan puncak (top manajemen) Inspektorat telah memiliki wilayah yang jelas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pamekasaqn Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat menyebabkan perubahan struktur organisasi Inspektorat kabupaten Pamekasan.

Adapun pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pamekasan adalah :

1.    Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintah di Daerah;

2.    Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Untuk melaksanakan tugas poko tersebut maka Inspektorat kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi :

1.    Perencanaan program pengawasan

2.    Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, dan

3.    Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

E.   STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor 15 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut;

a.    Inspektur  

b     Sekretaris

-    Sub. Bagian Perencanaan

-    Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

-          Sub. Bagian Administrasi dan Umum

c      Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

-    Seksi Pengawas Produksi Daerah

-    Seksi Pengawas Fisik dan Prasarana Wilayah

-          Seksi Pengawas Ketahanan Pangan

d.       Inspektur Pembantu Bidang  Kesejahteraan  Rakyat

-    Seksi Pengawas Pendidikan

-          Seksi Pengawas Kesejahteraan Sosial

-          Seksi Pengawas Pemberdayaan Masyarakat

e.       Inspektur Pembantu Bidang  Pemerintahan

-          Seksi Pengawas Aparatur

-          Seksi Pengawas Pemerintahan Umum dan Otoda

-          Seksi Pengawas Ketentraman dan Ketertiban

f.         Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Asset

-          Seksi Pengawas Keuangan

-          Seksi Pengawas Sarana Perekonomian

-          Seksi Pengawas Kekayaan Daerah

a.     Sumber Daya Aparatur Menurut  Jenjang  Jabatan  sampai  dengan  staf  :

 No

Jabatan

JumlahJabatan

JumlahJabatan/Terisi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Inspektur

Sekretaris

Inspektur Pembantu

Kasubbag

Kepala Seksi

Staf

Fungsional

1 Orang

1 Orang

4 Orang

3 Orang

12 Orang

10 Orang

-

1 Orang

1 Orang

3 Orang

3 Orang

12 Orang

9 Orang

3 Orang

Jumlah

32 Orang

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

 

b.   Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kepangkatan

No.

Golongan

Jumlah(Orang)

Status Kepegawaian

Daerah

AsalDepartemen

1.

2.

3.

4.

IV

III

II

I

9

19

3

1

9

19

3

1

-

-

-

-

Jumlah

32

32

-

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

           

 

           c.   Menurut Tingkat Pendidikan

 

No.

Tingkat  Pendidikan

JumlahOrang

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Strata III  / Doktor

Strata II / Pasca

Strata  I

Sarjana  Muda / Diploma

SLTA / Sederajat

SLTP / Sederajat

                -

        9 Orang

      15 Orang

        1 Orang

                  6 Orang

                1 Orang

 

Jumlah

32 Orang

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

         

      

F.    PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI

Isu-isu strategis  dalam pelaksanaan  pengawasan  tugas  dan fungsi Inspektorat  Kabupaten  Pamekasan  saat  ini  dan  ditahun  mendatang  terurai sebagai berikut :

1.    Kurangnya pemahaman satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

Untuk mencapai pengelolaan keuangan  daerah  yang efektif, efisien, transparan  dan  akuntabel  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib dan terkendali  dengan  berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2008.

Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  bertujuan  memberikan keyakinan  yang  memadai  untuk  terciptanya  efektivitas  dan  efisiensi pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  daerah  dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) unsur utama :

a.  Lingkungan pengendalian ;

b.  Penilaian risiko ;

c.  Kegiatan/aktivitas pengendalian ;

d.  Informasi dan komunikasi ;

e.  Pemantauan pengendalian intern.

 

2.    Seringnya perubahan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan

Regulasi  atau  peraturan  perundang-undangan  seringkali  menjadi sumber  permasalahan  hal  ini  disebabkan  perubahan  regulasi  yang terjadi tidak didasarkan atas kepentingan organisasi, masyarakat dan lainnya tetapi lebih banyak didasarkan atas kepentingan politik.

 

G.   REFORMASI BIROKRASI DAN INOVASI SKPD SELAMA TAHUN 2015 DALAM MEMECAHKAN MASALAH STRATEGIS

1.   KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Mengingat terbatasnya kemampuan SDM dalam melaksanakan pendampingan review kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pamekasan  agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandangperluuntuk melakukan Kerjasama Pendampingan Supervisi/Review pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa  Tahun 2015. Pendampingan Review Pelaksanaan Administrasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman  antara Pemerintah  Kabupaten Pamekasan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 900/39/432.401/2014 tanggal 30 Januari 2014.                                               PRJ-3/PW13/3/2014

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendampingan dan pemberian asistensi kegiatan pengembangan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan menuju tata kelola pemerintahan yang baik meliputi :

a.    Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);

b.    Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

c.    Penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

d.    Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

e.    Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

f.     Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);

g.    Kerjasama Pengawasan dengan APIP Daerah;

h.    Kerjasama lain yang disepakati.

Pendampingan dan pemberian asistensi telah dilaksanakan pada SKPD :

1.    Inspektorat;

2.    BLUD RSUD Slamet Martodirdjo;

3.    Dinas Pendidikan;

4.    Dinas Kesehatan;

5.    Disporabud;

6.    Dinas PU Bina Marga;

7.    BPKA.

Hasil evaluasi pendampingan dan pemberian asistensi kegiatan dimaksud disampaikan kepada SKPD terkait untuk ditindak lanjuti.  

 

2.   KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Naskah Kerjasama  antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor 900/182/432.401/2015 tanggal 1 Juli 2015.                                                 1532/0.5.18/GS/07/2015

Kerjasama yang dilaksanakan meliputi :

Bantuan Hukum dalam bentuk kajian, pendapat/pertimbangan hukum aspek Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam bentuk tertulis maupun lisan dalam suatu gelar kasus serta mediasi.

SKPD belum sepenuhnya memehami bentuk kerjasama dengan kejaksaan sehingga belum memanfaatkan kerjasama dimaksud dengan optimal.

Diharapkan SKPD lebih mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait.

H.   SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A.Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1.    Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2.    Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.    Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4.    Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5.    Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusiyang telah dilakukan;

6.    Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7.    Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B.Realisasi Anggaran

 

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

 

 

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.    RENCANA  STRATEGIS

Rencana strategis merupakan sebuah rule untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis selama 5 tahun kedepan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berada didalam koridornya. Sesuai dengan Visi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan adalah Menjadi Katalisator dalam mewujudkan Good Governanceserta misi Inspektorat Kabupaten Pamekasan yaitu :

1.  Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pamekasan secara Profesional dan Akuntabel.

Dari misi tersebut ditetapkan sebuah tujuan organisasi InspektoratKabupaten Pamekasan adalah :

1.  Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

InspektoratKabupaten Pamekasanmerumuskan sasaran dari tujuan dengan menetapkan 2 indikator yang dijadikan sebagai sasaran strategis. Adapun 2 sasaran strategis tersebut antara lain :

a.  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

b.  Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki indikator kinerja sebagai penjabaran atas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Secara keseluruhan terdapat 5 (lima)indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur apakah telah tercapai sasaran organisasi atau masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka   kebijakan strategis selama kurun waktu 2013 -2018 adalah sebagaiberikut:

1.  Peningkatan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2.  Pembinaan dan Pengawasan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Implementasi atas 2 sasaran strategis diatas dijabarkan melalui Program antara lain :

1.    Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

2.    Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

3.    Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

4.    Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;

5.    Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

6.    Program pelayanan administrasi perkantoran;

7.    Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

 

B.   RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tindak lanjut atas penetapan target selama 5 tahun kedepan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis selanjutnya dikerucutkan dalam target tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Substansi dari dokumen Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari sasaran, indikator, dan target yang akan dicapai selama tahun 2015. Sasaran pada tahun anggaran 2015 :

1.  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

2.  Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Adapun rincian atas dokumen tersebut dapat digambarkan dalam matriks berikut:

 

No.

Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target

1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

-

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

50%

-

Penurunan pelanggaran disiplin PNS

35

2

Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

-

Penurun rasio jumlah temuan audit terhadap jumlah auditan

5,6

-

Peningkatan rasio jumlah tindak lanjut temuan audit terhadap jumlah temuan audit

0,85

 

C.   PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang disepakati antara Inspektur Kabupaten Pamekasan dengan Bapak Bupati Pamekasan selaku Pembina atau atasan langsung dari Kepala SKPD. Pada kontrak kinerja disebutkan pula besaran anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan program kegiatan guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun besaran anggaran yang digunakan pada tahun 2015 adalah Rp3.323.868.120,00 yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.265.372.520,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp2.058.495.600,00

Besaran anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program yang terdiri dari:

1.     Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

2.     Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

3.     Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

4.     Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;

5.     Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

6.     Program pelayanan administrasi perkantoran;

7.     Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Program tersebut di atas dilaksanakan pada kegiatan terdiri dari :

1.     Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

2.     Evaluasi Lakip Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

3.     Pelaksanaan diagnostic Assesment SKPD Kabupaten;

4.     Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAU;

5.     Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAK;

6.     Pemeriksaan PKPT;

7.     Pemeriksaan Kasus;

8.     Pemeriksaan Non PKPT;

9.     Rapat koordinasi Pengawasan dan Pemuktahiran data Hasil Pengawasan;

10.  Konsultasi dan assistensi dokumen2 Pelaksanaan kegiatan  Perubahan APBD Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016;

11.  Assistensi pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan;

12.  Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

13.  Pemeriksaan Triwulanan APIP;

14.  Pelatihan Penugasan Keinvestigasian.

Kegiatan Pendukung Pelaksanaan kegiatan di Inspektorat terdiri dari :

1.     Pendidikan dan pelatihan formal;

2.     Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

3.     Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

4.     Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

5.     Pengadaaan Peralatan Gedung kantor;

6.     Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

7.     Pendukung Pelayanan administrasi perkantoran.

                                                                                                   

Adapun penetapan kinerja yang ditetapkan telah mengakomodir 7 (tujuh) program yang diuraikan dalam matriks berikut:

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

50%

Evaluasi Lakip Pemerintah Kabupaten Pamekasan

 

Rp.65.345.000,00

 

Penurunan jumlah pelanggaran disiplin PNS

35

 

 

Pemeriksaan Kasus

Rp.90.000.000,00

Kerjasama Bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Rp.200.500.000,00

2.

Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penurun rasio jumlah temuan audit terhadap jumlah auditan

5,6

 

Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Rp.83.155.000,00

 

Pelaksanaan diagnostic Assesment SKPD Kabupaten

Rp.34.773.000,00

Pemeriksaan PKPT

Rp.280.350.000,00

Pemeriksaan Non PKPT

Rp115.446.600,00

 

Konsultasi dan assistensi dokumen2 Pelaksanaan kegiatan  Perubahan APBD Tahun 2015 dan APBD tahun 2016

Rp.43.935.000,00

Assistensi pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan

Rp.335.675.000,00

Pelatihan Penugasan Keinvestigasian

Rp.70.000.000,00

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAU

 

Rp.28.152.000,00

 

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAK

Rp.45.468.000,00

 

Pemeriksaan Triwulanan APIP

Rp.180.000.000

Peningkatan rasio jumlah tindak lanjut temuan audit terhadap jumlah temuan audit

0,85

Rapat koordinasi Pengawasan dan Pemuktahiran data Hasil Pengawasan

Rp.74.971.000,00

 

 

D.   INDIKATOR KINERJA UTAMA

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Inspektorat sesuai dengan tugas fungsi serta kewenangan yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pelaksanaan kewenangan organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU yang ditetapkan oleh Inspektoran sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Inspektorat telah mengarah pada indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Inspektorat. Sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut :

No.

Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan Formula Perhitungan

Sumber Data

Penanggung Jawab

1

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

 

Σ Predikat SAKIP SKPD kategori ≥ B

 

x 100%

LHE SAKIP SKPD

Sekretariat Inspektorat

Σ SKPD yang dievaluasi

Penurunan Jumlah pelanggaran disiplin PNS

 

 

 

Σ Pelanggaran PNS tahun n

 

LHP SKPD dan LH Sidak PNS

Sekretariat Inspektorat

2

Meningkatkan akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penurunan rasio jumlah temuan audit terhadap jumlah auditan

 

 

 

 

Σ temuan tahun (n)

 

LHP SKPD

Sekretariat Inspektorat

Σ Auditan tahun (n)

Peningkatan rasio tindak lanjut temuan audit terhadap jumlah temuan audit

 

Σ temuan yang ditindaklanjuti tahun (n)

 

LHP SKPD

Sekretariat Inspektorat

Σ temuan audit

 

 

E.   Matrik Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

 

Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pamekasan sesuai dengan tabel berikut :

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pamekasan secara Profesional dan Akuntabel

Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

 

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

Penurunan jumlah pelanggaran disiplin PNS

Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penurun rasio jumlah temuan audit terhadap jumlah auditan

Peningkatan rasio jumlah tindak lanjut temuan audit terhadap jumlah temuan audit

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A.   PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Adapun hasi pengukuran kinerja Tahun 2015 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

50%

48%

92%

Penurunan Jumlah pelanggaran disiplin PNS

35

26

135%

Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Rasio penurunan jumlah temuan audit terhadap jumlah auditan

5,6

5,29

106%

Rasio peningkatan tindak lanjut temuan audit terhadap jumlah temuan audit

0,85

0,85

100%

 

Sedangkan pegukuran kinerja tahun 2014 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

40%

25%

62,50%

Penurunan Jumlah pelanggaran disiplin PNS

40

37

108%

Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Rasio penurunan jumlah temuan audit terhadap jumlah auditan

5,8

5,34

109%

Rasio peningkatan tindak lanjut temuan audit terhadap jumlah temuan audit

0,80

0,84

105%

Dari tabel hasil pengukuran kinerja di atas secara umum dapat disimpulkan adanya peningkatan capaian kinerja pada tahun 2015 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014.


B.   CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Evaluasi atas capaian kinerja dilakukan untuk mengatahui tingkat keberhasilan dan memantau sasaran yang akan dicapai terkait dengan perkembangan/progres yang telah dilaksanakan atas program kegiatan dimaksud.

Tujuan I :   Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki komitmen dan menganggap penting bahwa penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahyang sejauh ini masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan saja harus secara perlahan-lahan diubah untuk menjadikan suatu kebutuhan dimana sebuah laporan yang telah disusun dapat menjawab seluruh pertanyaan dari stakeholder baik dari perspektif  keuangan maupun kinerja.

Hal inilah yang menjadi salah satu peran utama  Inspektorat Kabupaten Pamekasan yakni melakukan fungsi consulting (sesuai PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP) bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditargetkan.

Dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD dan Unit Kerja) Tahun 2015 atas SAKIP Tahun 2014

No.

SKPD/Unit Kerja

Nilai

Kategori

1.     

BPKA

74,41

B

2.     

Dinas Pertanian

72,12

B

3.     

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

72,12

B

4.     

Dinas Perikanan dan Kelautan

72,06

B

5.     

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

71,53

B

6.     

Dinas PU Pengairan

71,50

B

7.     

Bappeda

71,41

B

8.     

Inspektorat

71,30

B

9.     

Dinas Kesehatan

70,46

B

10. 

Dinas Peternakan

70,26

B

11. 

RSUD H. Slamet Martodirdjo

69,73

B

12. 

Bag. Organisasi

69,67

B

13. 

Bag. Adm. SDA

69,51

B

14. 

Kecamatan Pademawu

60,63

CC

15. 

Badan Kepegawaian Daerah

64,05

CC

16. 

Dinas Pendapatan

62,46

CC

17. 

KPPT

60,80

CC

18. 

Bag. Adm. Pembangunan

60,80

CC

19. 

Kecamatan Pakong

60,80

CC

20. 

Kecamatan Palengaan

60,62

CC

21. 

KKP

60,60

CC

22. 

Kecamatan Waru

60,45

CC

23. 

Kec. Larangan

60,42

CC

24. 

Kec. Galis

60,42

CC

25. 

Disporabud

60,34

CC

26. 

Kec. Kadur

57,72

CC

27. 

Disperindag

57,37

CC

28. 

Satpol PP

57,30

CC

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

 

Sedangkan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2014 atas pelaksanaan SAKIP SKPD Tahun 2013 sebagai berikut :

No

SKPD/Unit Kerja

Skor

Kategori

1.

Bappeda

CC

Cukup Baik

2.

Inspektorat

B

Baik

3.

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

CC

Cukup Baik

4.

Kantor Ketahanan Pangan

CC

Cukup Baik

5.

Bagian Adm. Sumber Daya Alam

CC

Cukup Baik

 

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

           

 

Secara keseluruhan setiap tahun SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menunjukkan telah menunjukkan trend yang semakin baik, terbukti sebagaimana diagram diatas menunjukkan bahwa SAKIPTahun 2014 yang dievaluasi pada Tahun 2015 dari 28 (dua puluh satu)SKPD yang dievaluasi 13 (tiga belas) SKPD/Unit Kerja memperoleh nilai dan kategori B (Baik) dan 15 (lima belas) memperoleh nilai dan kategori Cukup Baik (CC). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan memiliki komitmen dan menganggap penting bahwa penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan lebih aktif untuk melakukan konsultasi baik dengan Inspektorat Kabupaten Pamekasan selaku Evaluator maupun dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pamekasan selaku leading sector penyusunan Laporan SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Secara kuantitatif, SKPD yang telah dievaluasi oleh Inspektorat mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 SKPD yang telah dievaluasi sebanyak 5 SKPD Sampling, sedangkan pada tahun 2015 menigkat menjadi 28 SKPD Sampling (50% dari jumlah SKPD dan Unit Kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Pamekasan).

Inspektorat Kabupaten Pamekasan selama Tahun 2015 dalam penugasannya telah memiliki program kerja pemeriksaan tahunan dan dijadikan sebagai rule untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Selain program kerja pemeriksaan tahunan diagendakan pula pemeriksaan yang bersifat insidentil sesuai dengan kondisi terkini yang direncanakan dalam pemeriksaan khusus/kasus.  Adapun rincian program kerja pemeriksaan tahunan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jumlah Kasus

Jumlah Pemeriksaan

Terealisasi

Tidak dapat diproses

Selesai

Proses

Belum

26

26

-

-

-

 

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

             

Sedangkan program kerja pemeriksaan tahunan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Jumlah Kasus

Jumlah Pemeriksaan

Terealisasi

Tidak dapat diproses

Selesai

Proses

Belum

37

37

-

-

-

 

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

             

Dengan  jumlah  pengaduan/kasus yang diterima selama tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 37 kasus, 37 telah selesai (100%) sampai terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sedangakan tahun 2015  sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 26 kasus sampai terbit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sehingga terdapat penurunan sebanyak 30 %

Daftar  Realisasi  Kegiatan  Pemeriksaan Non -PKPT  Tahun Anggaran 2015


Jumlah   Pemeriksaan

Selesaiditindaklanjuti

Belumditindaklanjuti

KET

Terealisasi

Belum/TidakTeralisasi

15

-

15

-

-

 

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

             

 


Daftar  Realisasi  Kegiatan  Pemeriksaan Non -PKPT  Tahun Anggaran 2014

Jumlah   Pemeriksaan

Selesaiditindaklanjuti

Belumditindaklanjuti

KET

Terealisasi

Belum/TidakTeralisasi

5

-

5

-

-

 

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

             

Obyek pemeriksaan untuk pemeriksaan non-PKPT untuk tahun 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah:

-    Reguler : Dinas Perindustrian dan Perdagangan : UPTD Pasar

                 Dinas Pendidikan: BOSDA SMA/SMK, SMP ,SD

-                                                       Triwulanan : B PKA, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Disperindag,   Dishubkominfo, Bapeluh

-                                                                      Tujuan Tertentu : BPBD, BLH, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Waru, Dinas  Pendidikan, Dinas PU Bina Marga, Akper

 

Penyelesaian tindak lanjut atas Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2015 sebagai berikut:

 

Tahun

Jumlah

Obrik

JumlahRealisasi

Pemeriksaan

Belum

Terealisasi

Jumlah

Temuan

Jumlah

Tindak Lanjut

Sisa

KET

2014

53

 

53

 

0

283

238

45

---

2015

55

55

0

291

248

43

 

---

 

 

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

                   

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dengan  jumlah  obyek pemeriksaan   55 SKPD  dan  realisasi  pemeriksaan PKPT tahun 2015sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 55 Obyek Pemeriksaan,  maka  rasio capaian kinerja untuk pemeriksaan PKPT sebesar 100%,

2.  Untuk temuan pemeriksaan PKPT tahun 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebanyak 283 temuan dan yang selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan sebanyak  238 temuan (84%) dengan demikian sisa temuan yang belum  ditindaklanjuti sebanyak 45  temuan (16%), sedangkan untuk tahun 2015  sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak 291 temuan telah ditindaklanjuti sebanyak  248 temuan (85%) dengan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak  43  temuan  (15%)

3.  Peningkatan jumlah temuan sebanyak 8 temuan atau sebesar 2,8% dari temuan tahun sebelumnya yang disebabkan jumlah obyek pemeriksaan menjadi 55 SKPD bertambah sebanyak 2 SKPD, yaitu : Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Dispenda

NO

Indikator Kinerja

Kondisi

Kinerja pada awal periode RPJMD

2014

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2013

Realisasi

Target

Realisasi

Target

1

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

0%

25%

40%

48%

50%

80%

2

Penurunan Jumlah pelanggaran disiplin PNS

0

37

40

26

35

20

3

Penurunan rasio jumlah temuan audit terhadap jumlah auditan

6,00

5,34

5,8

5,29

5,6

5,00

4

Peningkatan rasio tindak lanjut temuan audit terhadap jumlah temuan audit

0,70

0,84

0,80

0,85

0,85

0,95

 

 

 

C.   AKUNTABILITAS ANGGARAN

Tahun Anggaran 2015, Inspektorat Kabupaten Pamekasan mengelola anggaran belanja sebesar Rp.3.323.868.120,00 yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.265.372.520,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.058.495.600,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 2.980.020.035,00 atau 89,66 % dari total anggaran keseluruhan. Dari realisasi tersebut dapat terinci sebagai berikut:

1.    Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp.1.265.372.520,00 terealisasi sebesar Rp.1.196.244.430,00 atau 94,54%.

2.    Belanja langsung dengan anggaran Rp.2.058.495.600,00  terealisasi Rp. 1.783.775.605,00  atau 86,65 %, dengan penjabaran antara lain:

 

Program/Kegiatan

Anggaran

Target(Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Pelayanan Administrasi Perkantoran

310.345.000,00

207.107.198,00

67

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

150.000.000,00

95.542.000,00

63,69

- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAU

28.152.000,00

28.152.000,00

100

- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAK

45.468.000,00

11.367.000,00

25

- Pendukung Pelayanan administrasi perkantoran

86.725.000,00

72.046.198,00

83,07

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

144.000.000,00

125.799.807.00

87

- Pengadaaan Peralatan Gedung kantor

51.000.000,00

50.884.000,00

99,7

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00

11.250.000,00

75

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

70.000.000,00

57.665.807,00

82,38

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.000.000,00

6.000.000,00

75

Penataan Peraturan Perundang- undangan

200.500.000,00

198.900.000,00

99

-   Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

200.500.000,00

198.900.000,00

99,2

Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

148.500.000,00

141.900.000,00

96

- Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

83.155.000,00

78.155.000,00

98,95

- Evaluasi Lakip Pemerintah Kabupaten Pamekasan

65.345.000,00

63.745.000,00

97,55

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

740.767.600,00

626.166.900,00

85%

- Pemeriksaan PKPT

280.350.000,00

272.617.250,00

97,2

- Pemeriksaan Kasus

90.000.000,00

66.780.000,00

74,2

- Pemeriksaan Non PKPT

115.446.600,00

64.823.650,00

56,2

- Rapat koordinasi Pengawasan dan Pemuktahiran data Hasil Pengawasan

74.971.000,00

69.846.000,00

93

-    Pemeriksaan Triwulanan APIP

180.000.000,00

152.100.000,00

84,5

Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

134.773.000,00

119.429.700,00

89

- Pendidikan dan pelatihan formal

30.000.000,00

18.256.700,00

60,86

- Pelaksanaan diagnostic Assesment SKPD Kabupaten

34.773.000,00

33.173.000,00

95,4

-    Pelatihan Penugasan Keinvestigasian

70.000.000,00

68.000.000,00

97

Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

379.610.000,00

360.647.000,00

95

- Konsultasi dan assistensi dokumen2 Pelaksanaan kegiatan  APBD Tahun 2014

43.935.000,00

39.922.000,00

89,96

- Assistensi pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan

335.675.000,00

320.725.000,00

95,5

JUMLAH

2.058.495.600,00

1.779.950.605,00

87

 

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

           

 

Dibandingkan dengan anggaran tahun 2014, anggaran Inspektorat Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan jumlah anggaran. Anggaran belanja Inspektorat Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 sebesar Rp.2.849.769.419,89 yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.199.967.353,89 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.649.802.066 dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.457.264.494,00 atau 86,23 % dari total anggaran keseluruhan. Dari realisasi tersebut dapat terinci sebagai berikut:

1.    Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp.1.199.967.353,89 terealisasi sebesar Rp.1.126.617.182,00 atau 93,9%.

2.    Belanja langsung dengan anggaran Rp. 1.649.802.066,00  terealisasi Rp. 1.330.647.312,00  atau 80,65 %, dengan penjabaran antara lain:

 

No.

Kegiatan

Anggaran

Target(Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1.        

Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

48.330.000,00

47.930.000,00

99,20%

2.        

Evaluasi Lakip Pemerintah Kabupaten Pamekasan

35.345.000,00

34.945.000,00

98,90%

3.        

Pendidikan dan pelatihan formal

150.000.000,00

47.200.000,00

31,50%

4.        

Pelaksanaan diagnostic Assesment SKPD Kabupaten

61.973.000,00

33.573.000,00

54,20%

5.        

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00

15.000.000,00

100,00%

6.        

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

70.000.000,00

61.584.312,00

88,00%

7.        

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.000.000,00

8.000.000,00

100,00%

8.        

Pengadaaan Peralatan Gedung kantor

44.900.000,00

44.700.000,00

99,60%

9.        

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

150.000.000,00

74.840.000,00

49,90%

10.    

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAU

28.152.000,00

28.152.000,00

100,00%

11.    

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan DAK

45.468.000,00

21.827.500,00

48,00%

12.    

Pendukung Pelayanan administrasi perkantoran

85.906.466,00

71.585.350,00

83,30%

13.    

Pemeriksaan PKPT

262.400.000,00

262.400.000,00

100,00%

14.    

Pemeriksaan Kasus

90.000.000,00

66.270.000,00

73,60%

15.    

Pemeriksaan Non PKPT

92.171.600,00

53.744.150,00

58,30%

16.    

Rapat koordinasi Pengawasan dan Pemuktahiran data Hasil Pengawasan

71.971.000,00

70.620.000,00

98,10%

17.    

Konsultasi dan assistensi dokumen2 Pelaksanaan kegiatan  APBD Tahun 2014

41.935.000,00

40.935.000,00

97,60%

18.    

Assistensi pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pamekasan

348.250.000,00

347.341.000,00

99,70%

JUMLAH

1.649.802.066,00

1.330.647.312,00

80,65%

 

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Pamekasan

 

             

Pada dasarnya seluruh program/kegiatan telah terlaksana dengan baik kecuali beberapa catatan program/kegiatan tersebut diatas dikarenakan mendasarkan pada prinsip kehematan, efisien dan efektif dalam mengelola anggaran belanja.



 

BAB IV

PENUTUP

A.   KESIMPULAN

Inspektorat Kabupaten Pamekasan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten pamekasan mampu memenuhi beberapa target yang telah ditetapkan, antara lain:

1.    Perolehan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditargetkan 50% SKPD yang dievaluasi mendapatkan minimal nilai B, sedangkan hasil evaluasi menunjukkan : sebanyak 46% nilai B (Baik), sedangkan sisanya 54% memperoleh nilai CC (Cukup Baik) dengan capaian kinerja sebesar 92%;

2.    Penurunan pelanggaran disiplin PNS yang ditargetkan sebanyak 35 pelanggaran tercapai sebanyak 26 pelanggaran dengan capain kinerja sebesar 135%;

3.    Penurunan rasio jumlah temuan audit terhadap jumlah auditan ditargetkan sebesar 5,6 tercapai sebesar 5,29 dengan capaian kinerja sebesar 106%

4.    Peningkatan rasio tindaklanjut temuan audit terhadap jumlah temuan audit ditargetkan sebesar 0,85 tercapai sebesar 0,85 dengan capaian kinerja sebesar 100%

 

B.   SARAN DAN REKOMENDASI

Terdapat  indikator yang capaian targetnya masih dibawah penetapan, oleh karena itu agar pencapai target  sesuai dengan yang telah ditetapkan maka kedepan  Inspektorat Kabupaten Pamekasan berinisiatif mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1.    Melakukan koordinasi antar lini baik antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Pengawas Eksternal (BPKP) untuk meningkatkan penyelesaian dan mencari solusi-solusi atas kendala tindak lanjut yang tertuang dalam rekomendasi di Laporan Hasil Pemeriksaan;

2.    Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD;             

3.    Memberikan pemahaman kepada SKPD bahwa ada perubahan paradigma yang semula Inspektorat berfungsi sebagai APIP yang lebih cenderung  melaksanakan pemeriksaan secara represif, maka saat ini sesuai PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran dan fungsi Inspektorat lebih pada consulting (konsultan/pendampingan) dan quality assurance (penjamin kualitas) baik untuk pengelolaan keuangan daerah maupun untuk pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah sehingga Inspektorat dan SKPD sebagai  mitra dan partner yang baik dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai panduan evaluasi atas tahun-tahun sebelumnya dan menjadi pedoman perbaikan untuk tahun kedepan sehingga seluruh target yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan dapat tercapai.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest news

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN KE I TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN KE-1 TAHUN 2016

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN         : PAMEKASAN

SKPD                    : INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN

         

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

60%

30%

50%

Prosentase penurunan pelanggaran disiplin PNS

30

2

Dalam proses

Meningkatkan akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penurunan rasio jumlah temuan audit

5,4

6,625

82%

Peningkatan Rasio tindak lanjut temuan audit

0,9

0,43

48%

LAKIP TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara rutin setiap tahun diharapkan mampu menyajikan informasi kepada seluruh pengguna laporan yang selalu menuntut akan keterbukaan dan ketepatan penyampaian informasi sesuai harapan pengguna. Inspektorat Kabupaten Pamekasan yang mengemban misi meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dituntut untuk mampu mengawal keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel.

Perwujudan atas good governance dan clean governmentsangat diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur yang selama ini banyak diperbincangkan diberbagai media yang menuntut segera direalisasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari diseluruh organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Memperhatikan beberapa hal diatas, Inspektorat Kabupaten Pamekasan berusaha untuk mengedepankan isu-isu strategis dan mencoba untuk mengungkap dalam sebuah laporan. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan laporan ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2013-2018.Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana strategis bahwa isu-isu yang diangkat oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan antara lain Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pamekasan.Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP), serta sesuai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pamekasan untuk menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang profesional dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Good Governance menuju Clean Government diKabupaten Pamekasan, maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pamekasan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

JADWAL PKPT BULAN MEI 2016

 


JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN

PADA BULAN MEI 2016

 

NO

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG

SKPD YANG AKAN DI AUDIT

KETUA TIM

1

PEMERINTAHAN

BAGIAN ORGANISASI

Drs. SLAMET AGUSTIAWAN

2

KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASSET

RSUD SLAMET MARTODIRDJO

SIGIT PRIYONO, AP., M.Si

3

KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMBUAN DAN KELUARGA BERENCAN (BPPKB)

2. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT)

JUDY KEISHNA MURTI, SH, MH

4

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Drs. SLAMET AGUSTIAWAN

Today's headlines