seo
своими руками
wow
VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow

Sambutan Inspektorat

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

1Ut enim ad minim veniam
Quis nostrud exercitation ullamco
2Duis aute irure dolor in reprehen
Lorem ipsum dolor sit amet
3Consectetur adipisicing elit
Ut enim ad minim veniam, quis nos

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungs-fungsii dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena katerbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribution of power sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

 

Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia disegala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.

Penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan suatu proses yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Salah satu aspek yang sangat penting dan menunjang adalah kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan manusia pelaksananya. Sebab apapun yang dimiliki oleh suatu bangsa; kekayaan alam, sosial, budaya, dan lain-lain tidak akan berarti bila tidak di tangani oleh manusia-manusia berkualitas. Baik itu berkualitas dari segi moral intelektual maupun dari segi mental spiritual. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang bisa tetap bertahan dari iklim persaingan yang sangat ketat dewasa ini.

Kelancaran pembangunan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah yang pada pokoknya tergantung pula pada kesempurnaan pegawai negeri sipil (PNS). Dalam usaha mencapai tujuan nasional di perlukan adanya PNS sebagai unsur aparatur pemerintah dan abdi masyarakat yang penuh kesetian dan ketaatan kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab dalam menyelenggarakan tugasnya.

Guna lebih mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih bersikap arief dan bijaksana serta berdedikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan zaman yang berlangsung selama ini.

Oleh karena itu, maka urusan penyelenggaraan pemerintahan yang hampir semuanya dilaksanakan melalui pusat sudah mulai didistribusikan kepada daerah berdasarkan kewenangan daerah yang diatur dalam undang-undang, hal ini mengingat volume dan aneka ragam urusan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan di daerah sedemikian kompleksnya serta memerlukan penyelesain yang cepat dan tepat, diperlukan adanya pengawasan yang intensif. Hal ini dimaksudkan guna menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan dan pembangunan dalam kerjasama yang serasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah tingkat atasnya.

Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/kegiatan untuk diawasi. Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Pada umumnya pengawasan terdiri dari 3 (tiga) langkah yaitu:

  1. menentukan standar,
  2. mengukur hasil atas dasar standard
  3. mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan[1].

Standar pengukuran yang dipakai biasanya sudah ditentukan oleh penanggung jawab program/kegiatan, yang selanjutnya pengawas mengukur hasil-hasilnya dengan mengacu kepada standar tersebut. Hasil pengukurannya sebagai dasar untuk apakah pelaksanaan kegiatan telah diselenggarakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tertib aturan. Pengawasan akan sia-sia tanpa tindakan perbaikan, apabila dalam pengukuran hasil ditemukan keadaan tidak sesuai standar yang direncanakan, maka pengawas harus menganjurkan tindakan perbaikan. Mengetahui adanya ketidakberesan, maka pengawas berkewajiban melaporkannya kepada pihak yang berwenang[2].

 

Oleh karena itu dengan pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan, maka ditunjuklah inspektorat selaku badan pengasawan internal pemerintah kabupaten/kota, yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah, pada kegiatan pembangunan, kegiatan kepegawaian, dan pelayanan pada masyarakat. Agar tercipta pemerintahan yang baik (Good Governance), dan bersih di daerah.

Latest news

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN KE I TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN KE-1 TAHUN 2016

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN         : PAMEKASAN

SKPD                    : INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN

         

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD /unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Prosentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal B

60%

30%

50%

Prosentase penurunan pelanggaran disiplin PNS

30

2

Dalam proses

Meningkatkan akuntabilitas keuangan SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Penurunan rasio jumlah temuan audit

5,4

6,625

82%

Peningkatan Rasio tindak lanjut temuan audit

0,9

0,43

48%

LAKIP TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun secara rutin setiap tahun diharapkan mampu menyajikan informasi kepada seluruh pengguna laporan yang selalu menuntut akan keterbukaan dan ketepatan penyampaian informasi sesuai harapan pengguna. Inspektorat Kabupaten Pamekasan yang mengemban misi meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dituntut untuk mampu mengawal keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel.

Perwujudan atas good governance dan clean governmentsangat diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur yang selama ini banyak diperbincangkan diberbagai media yang menuntut segera direalisasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari diseluruh organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Memperhatikan beberapa hal diatas, Inspektorat Kabupaten Pamekasan berusaha untuk mengedepankan isu-isu strategis dan mencoba untuk mengungkap dalam sebuah laporan. Adapun yang difokuskan dalam pembahasan laporan ini adalah penjabaran dari rencana strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2013-2018.Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana strategis bahwa isu-isu yang diangkat oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan antara lain Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pamekasan.Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP), serta sesuai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pamekasan untuk menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang profesional dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Good Governance menuju Clean Government diKabupaten Pamekasan, maka disusunlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Pamekasan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta solusi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi.

JADWAL PKPT BULAN MEI 2016

 


JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN

PADA BULAN MEI 2016

 

NO

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG

SKPD YANG AKAN DI AUDIT

KETUA TIM

1

PEMERINTAHAN

BAGIAN ORGANISASI

Drs. SLAMET AGUSTIAWAN

2

KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASSET

RSUD SLAMET MARTODIRDJO

SIGIT PRIYONO, AP., M.Si

3

KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMBUAN DAN KELUARGA BERENCAN (BPPKB)

2. KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT)

JUDY KEISHNA MURTI, SH, MH

4

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KANTOR KETAHANAN PANGAN

Drs. SLAMET AGUSTIAWAN

Today's headlines